The Single Best Strategy To Use For sekretariat provinsi jawa barat

The Single Best Strategy To Use For sekretariat provinsi jawa barat

Blog Article

surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya; 

jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan inside serta laporan penindakannya; 

databases Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat KONTAK

jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya; 

Memuat : jumlah permohonan informasi yang diterima; waktu yang diperlukan dalam menjawab permohonan informasi; jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan ditolak, alasan penolakan permohonan informasi

persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan; 

  Dedi mengatakan, jika di luar masa jabatan gubernur ada 15 kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya di 2023 dan dalam waktu dekat ada Penjabat atau Pj Bupati Bekasi.

  "Kalau berakhir September, knowledge dari kementerian dan Juni ini sudah ada pengajuan karena proses tidak hanya satu," lanjut dia.

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan interior BPK maupun masyarakat KONTAK

"Kabupaten dan kota itu fifteen ada yang selesai bulan Mei satu orang, September ada lima orang, bulan Oktober satu orang November satu orang dan Desember enam orang dan kalau ditotal dengan provinsi 16 karena provinsi di bulan September selesai," ujar Dedi.

Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; 

four. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi electronic dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan

  Sedangkan untuk kepala daerah yang habis masa jabatannya pada bulan September 2023, kata Dedi, nantinya akan diusulkan pada bulan Agustus.

1. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik

persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan; 

Maaf, kami tidak dapat menemukan halaman yang ingin dikunjungi Pastikan alamat url telah diketik dengan benar. Kami mungkin juga telah menghapus halaman ini. Atau Anda juga dapat menghubungi Admin.

Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; 

databases Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan inside BPK maupun more info masyarakat KONTAK

surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya; 

Foto: Sorgum dapat diolah menjadi beras dan tepung serta bisa menjadi alternatif pangan pengganti beras

Memuat : jumlah permohonan informasi yang diterima; waktu yang diperlukan dalam menjawab permohonan informasi; jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan ditolak

three. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

"Usulannya DPRD Jawa Barat sama saja tiga nama nanti caranya pola rapat konsultasi pimpinan dan menyerap dari fraksi fraksi kira-kira tiga nama siapa bisa ke DPRD," kata dia.

jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan inner serta laporan penindakannya; 

  "Tentunya provinsi siapkan usulan tiga nama ke pemerintah pusat yang nantinya tim dari pemerintah pusat memilih dan meng-SK-kan siapa calon yang menjabat," katanya.

Report this page